Tugas dan Fungsi PPID Pengadilan Agama Kayuagung

Tugas PPID :

1. Pengelolaan Informasi Publik:
   • Mengumpulkan, mengklasifikasi, mendokumentasikan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mencakup:
     • Informasi berkala (misalnya, laporan tahunan, profil pengadilan, anggaran).
     • Informasi serta merta (misalnya, informasi darurat terkait peradilan).
     • Informasi setiap saat (misalnya, putusan pengadilan, biaya perkara).
     • Informasi yang dikecualikan (misalnya, data pribadi pihak berperkara, setelah uji konsekuensi).
   • Memastikan dokumentasi informasi tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
2. Pelayanan Informasi Publik:
   • Menyediakan akses informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama atau secara daring melalui situs resmi, seperti www.pa-kayuagung.go.id untuk Pengadilan Agama Kayuagung.
   • Menerima, memeriksa, dan memproses permohonan informasi publik dengan prosedur yang cepat, tepat, dan sederhana.
   • Memberikan tanggapan tertulis atas permohonan informasi, termasuk alasan penolakan jika informasi termasuk dalam kategori dikecualikan.
3. Uji Konsekuensi dan Pengelolaan Informasi Dikecualikan:
   • Melakukan uji konsekuensi sesuai Pasal 19 UU KIP untuk menentukan apakah informasi bersifat rahasia atau dapat diakses publik.
   • Memastikan penghitaman/pengaburan informasi yang dikecualikan (misalnya, data pribadi atau informasi yang dapat membahayakan kepentingan umum) dilakukan sesuai ketentuan hukum.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
   • Mengelola dan memutakhirkan informasi publik dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
   • Memastikan situs web resmi Pengadilan Agama (contoh: www.pa-kayuagung.go.id) berisi informasi yang diwajibkan, seperti DIP, laporan berkala, dan prosedur permohonan informasi.
5. Koordinasi dan Pelaporan:
   • Berkoordinasi dengan PPID Mahkamah Agung  dan Komisi Informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi.
   • Menyusun laporan pelaksanaan tugas PPID secara berkala (minimal dua kali setahun) dan melaporkannya kepada Atasan PPID atau Komisi Informasi.
6. Penanganan Keberatan:
   • Menerima dan memproses keberatan dari pemohon informasi jika permohonan ditolak, sesuai prosedur dalam UU KIP dan SK Mahkamah Agung.
   • Memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dalam waktu maksimal 30 hari kerja.
7. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Publik:
   • Mengembangkan kompetensi petugas PPID melalui pelatihan untuk memastikan pelayanan informasi yang profesional dan berintegritas.
   • Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan peradilan syariah melalui penyediaan informasi yang transparan.

Fungsi PPID :

1. Menentukan Status Informasi:
   • Berwenang mengklasifikasi informasi sebagai terbuka atau dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi dan peraturan perundang-undangan.
   • Berwenang memutuskan pemberian atau penolakan akses informasi dengan alasan tertulis sesuai Pasal 17 UU KIP.
2. Mengelola Akses Informasi:
   • Berwenang menyediakan, menolak, atau menunda penyediaan informasi publik sesuai ketentuan hukum.
   • Berwenang menetapkan biaya reproduksi informasi (jika ada), dengan memastikan biaya ringan sesuai Peraturan Komisi Informasi.
3. Pengelolaan Dokumentasi:
   • Berwenang mengatur penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan informasi publik dalam sistem yang terstruktur dan mudah diakses.
   • Berwenang memperbarui DIP secara berkala (minimal dua kali setahun).
4. Penerbitan Informasi Berkala:
   • Berwenang mempublikasikan informasi berkala, seperti profil pengadilan, laporan kinerja, putusan pengadilan, dan informasi biaya perkara, melalui situs web atau media lain.
5. Penanganan Sengketa Informasi:
   • Berwenang menangani keberatan informasi dari pemohon dan, jika diperlukan, mewakili Pengadilan Agama dalam mediasi atau sidang sengketa di Komisi Informasi.
6. Koordinasi dengan Pihak Lain:
   • Berwenang berkoordinasi dengan PPID Mahkamah Agung, Komisi Informasi, atau unit lain di Pengadilan Agama untuk mendukung pelayanan informasi.
   • Berwenang meminta dukungan teknis atau administratif dari unit lain dalam Pengadilan Agama untuk kelancaran tugas PPID.