HEADER IA

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 2772

 PEDOMAN ORGANISASI

1

PERMA 1 2017 tentang perubahan PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI

LIHAT

2

PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI

LIHAT

3

Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

LIHAT

4

Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

LIHAT

5

Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LIHAT

6

Undang-undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

LIHAT

7

Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

LIHAT

8

Undang-undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

LIHAT

9

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

LIHAT

 PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

LIHAT

2

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

LIHAT

3

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

LIHAT

4

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)

LIHAT

5

Undang-undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

6

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

7

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

 PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

1

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

LIHAT

2

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda

LIHAT

3

KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama

LIHAT

4

KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama

LIHAT

5

Surat Sekma Nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Izin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama

LIHAT

6

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

7

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

LIHAT

8

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun

LIHAT

9

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-3 99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

10

SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan

LIHAT

11

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian PNS

LIHAT

12

PERSEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MA RI

LIHAT

13

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

LIHAT

14

PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

15

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

LIHAT

16

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

LIHAT

17

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

18

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

19

Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

20

Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

21

Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

22

Peraturan Pemerintah RI No.05 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

23

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

24

Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

25

Undang-undang RI No.08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

LIHAT

26

Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

27

Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

28

Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

LIHAT

29

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

30

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

31

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

LIHAT

 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1

PMK 112 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2021

LIHAT

2

PMK 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LIHAT

3

PMK 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019

LIHAT

4

PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

LIHAT

5

PMK 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

LIHAT

6

PMK 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL

LIHAT

7

PERSEKMA Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI

LIHAT

8

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai.

LIHAT

9

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

LIHAT

10

Peraturan Menteri Keuangan RI NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

LIHAT

11

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja

LIHAT

12

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

LIHAT

13

Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM/ADMINISTRASI

1

Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung

LIHAT

2

KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI

LIHAT

3

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

LIHAT

4

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

LIHAT

5

Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

LIHAT

6

SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

LIHAT

7

Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

LIHAT

8

SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

LIHAT

9

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

10

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan

LIHAT

11

PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/Daerah

LIHAT

12

PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

LIHAT

13

PMK No. 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang

LIHAT

14

PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

LIHAT

15

PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN

LIHAT

16

PMK Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN

LIHAT

17

PMK Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset Lain-lain

LIHAT

18

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

LIHAT

 

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

2

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

LIHAT

3

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

4

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

LIHAT

5

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021

LIHAT

6

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

LIHAT

7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

LIHAT

8

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

LIHAT

9

SK. Dirjen. Badilag. No.003.a-2015 ttg Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

LIHAT

 

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

LIHAT

2

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

LIHAT

3

Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

LIHAT

4

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208_PMK.02_2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021

LIHAT

5

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

LIHAT

6

Surat SekMA Nomor 1059/SEK/OT.01.1/5/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2022

LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

LIHAT

2

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39) tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

LIHAT

3

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LIHAT

4

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

LIHAT

5

Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LIHAT

6

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 177 /Pmk.05/2015 Tentang Pedoman

LIHAT

7

Surat Dirjen Badilag Nomor 2256-DjA-HM.00-7-2021 Pengiriman data Laporan Bulanan dan Triwulanan Melalui e-Laporan pada Aplikasi Kinsatker

LIHAT

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kayuagung

Telp & Fax : 0712-321045 Ext.116
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Whatsapp : 0895 4164 95757
Youtube : PA Kayuagung
Ig : pa-kayuagung
Fb : Pengadilan Agama Kayuagung

 

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Kayuagung @2025