Selamat Datang Di Situs Resmi Pengadilan Agama Kayuagung | Hati hati terhadap Tindakan Penipuan yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Kayagung | Laporkan segala Tindak Penipuan ke https://siwas.mahkamahagung.go.id atau Layanan Meja Informasi & Pengaduan Pengadilan Agama Kayaugung
Ketua PA Kayuagung Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasaan PTA Palembang
Berita Utama

Ketua PA Kayuagung Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasaan PTA Palembang



Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 Ketua Pengadilan Agama Kayuagung menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,  berdasarkan Undangan Rapat Koordinasi Nomor W6-A/1175/HM.00/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

 

Dalam rapat dihadiri oleh Ketua PTA, Waka PTA, Hakim-hakim Tinggi, dan Ketua serta Wakil Ketua PA se Sumatera Selatan. Rapat diselenggaran di Aula Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan.

 

Rapat dimulai pada pukul 08.30 WIB dan sambutan disampiakan langsung oleh Ketua PTA Sumatera Selatan menyampaikan bahwa saat ini sedang direncanakan pembagian zona dalam dalam Pembinaan PA se Sumateran Selatan yaitu Zona I Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Agama Kayuagung dan Pengadilan Agama Sekayu, sedangkan Zona II Pengadilan Agama Muara Enim, Pengadilan Agama Lubuk Linggau,  Pengadilan Agama Lahat dan Pengadilan Baturaja.

 

Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang sedang membahas mengenai teknis dan materi pembinaan, nantinya akan dilakukan dengan mencakup tiga bidang yaitu: Diskusi Hukum Acara dan Materil, Eksaminasi Cross mencakup administrasi persidangan hingga putusan dan Temuan-temuan Hakim Tinggi pada perkara Banding.

 

Dalam sambutan Wakil Ketua PTA menyampaikan bahwa sistem pengawasan kita saat ini hanya terfokus pada tiga bidang yaitu bidang Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Dan ketiga bidang ini dilakukan sistem yang ada dalam ISO, jika ketiga bidang ini telah berjalan maka maka telah sesuai dengan standard Setifikasi Akreditasi.

 

Dilanjutkan dengan sosialisasi Sertifikasi Akreditasi oleh bapak Abdullah, S.H., M.H (TOT Sertifikasi Akreditasi) bahwa “SAPM” saat ini adalah program prioritas utama Dirjen Badilag untuk tahun 2017 dan 2018 yang harus didukung secara penuh. Jika dahulu kita menggunakan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan terbaru ISO 9001:2015 harus beralih ke Serfikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

 

Disampaikan juga bahwa terdapat 112 SOP yang wajib tersedia di setiap Pengadilan Agama, jika kurang dari itu,  maka tidak akan memenuhi Standard Penjaminan Mutu. Saat ini timbul pertanyaan bagaimana dengan SOP Ekonomi Syari’ah yang belum ada perkaranya, apakah harus diadakan? Jawabannya adalah harus ada jika ia termasuk standard Akreditasi Penjaminan Mutu. Ujar bapak Abdullah, S.H., M.H.

 

Kegiatan rapat usai pada pukul 15.00 WIB, lalu rapat ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh bapak Suyadi (Hakim Tinggi).