Template Web Pengadilan Agama

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Template Web Pengadilan Agama

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

Tutorial Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Video Tutorial Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana
Tutorial Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Profil PA Kayuagung

Profile dan Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Kayu Agung Kelas Ib
Profil PA Kayuagung

Posbakum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
Posbakum

Acara Gugatan Sederhana

Tidak tinggal diam, Mahkamah Agung (MA) membuat penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil di pengadilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat terjuwud dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana (small claims court) merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata.
Acara Gugatan Sederhana

sipp pakagbanner1 smallbanner2 smallbanner3 smallbanner5

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Kayuagung memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Kayuagung. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut


Prosedur Pendaftaran Perkara

Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara
Pengadilan Agama Kayuagung


Langkah-langkah yang harus dilakukan :
1. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kayuagung dengan mengajukan surat Gugatan / Permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian Penerimaan Perkara untuk dibuatkan surat Gugatan / Permohonan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama / Hakim yang ditunjuk. Surat Gugatan / Permohonan minimal 2 rangkap ditambah dengan jumlah para pihak.


2. Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang kota Kayuagung yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja I berdasarkan PP RI No.53 Tahun 2008 dan SK Bersama Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : W6-A4/71/HK.05/I/2014 Tanggal  02 Januari 2014.

3. Menyerahkan bukti pembayaran Panjar Biaya Perkara dari Bank Syariah Mandiri Kota Kayuagung ke Meja I untuk selanjutnya dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas satu lembar dan kepada pihak penggugat / pemohon satu lembar.

4. Penggugat / Pemohon yang tidak dapat membuat gugatan / permohonan sendiri dibantu pembuatannya oleh Meja I  berdasarkan cerita / keterangan penggugat / pemohon sendiri yang sebelum di tanda tangani terlebih dahulu  dibacakan secara keseluruhan tanpa dipungut biaya.

5. Penggugat / Pemohon selanjutnya menyerahkan surat gugatan / permohonan yang disertai dengan bukti pembayaran (SKUM) kepada Meja II untuk didaftarkan dalam Register Induk Perkara yang dikelola oleh Meja II. dan selanjutnya petugas meja II menyerahkan satu surat gugatan / permohonan kepada penggugat / pemohon.

6. Penggugat / Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat penggugat / pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pengugat / pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.

7. Penggugat / Pemohon datang ke Pengedalian Agama Kayuagung sesuai dengan panggilan sidang dan mendaftarkan diri untuk menghadiri sidang.

8.    Penggugat / Pemohon menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.


Persyaratan Mengajukan Gugatan / Permohonan Perceraian antara lain :

  • Fotocopy kutipan Akta Nikah / duplikatnya sebanyak 1 lembar dan fotocopy KTP Penggugat / Pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar, masing-masing fotocopy diberi materai Rp. 6.000,- dan di legalisasi (leges) di Kantor Pos.
     
  • Membawa surat gugatan / permohonan

Catatan: 
1.    Prosedur Perceraian bagi PNS/TNI/POLRI
Prosedur perceraian bagi PNS/TNI/POLRI secara prinsip sama dengan perkara pada umumnya namun bagi PNS/TNI/POLRI harus mendapatkan surat izin dari Pejabat yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.


2.    Prosedur berperkara secara prodeo
Bagi masyarakat yang tidak mampu bila akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kayuagung harus ada surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kelurahan setempat yang di ketahui oleh Camat tempat tinggal yang bersangkutan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Kayuagung memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Selengkapnya

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas